Yasir Alkaf

Movie – Football – Book – Daily Life

Evaluasi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009

WALAUPUN secara resmi KPU sudah mengumumkan pasangan SBY-Boediono sebagai pemenang Pilpres 2009 namun secara keseluruhan Pemilu masih rentan bermasalah. Tidak hanya di Pilpres saja yang rawan sengketa tetapi juga di Pileg yang sudah selesai berbulan-bulan kemarin. Memang kalau ada masalah KPU sebegai panitia rangkaian Pemilu yang akan disalahkan. Padahal kalau sebenarnya kita lihat kesalahan itu tidak serta merta karena kerja KPU saja. Ketidakbecusan departemen pemerintahan terkait dan intervensi lembaga lain juga mempengaruhi ketidakberesan kerja KPU dan menjadi rawan sengketa.

Masalah DPT memang masalah utama di rangkaian Pemilu ini. Itulah mengapa kubu JK-Wiranto dan Mega-Prabowo memutuskan menolak hasil Pilpres ini. Sekalipun mungkin banyaknya pemilih yang tidak masuk DPT tidak akan sampai mempengaruhi hasil Pemilu tapi itu memang harus diusut. Biar bagaimanapun memilih itu adalah hak setiap warga Negara.

KPU saya kira tidak serta merta harus disalahkan. Ibarat kepanitian sebuah acara KPU hanyalah OC [Organizing Committee] yang hanya menjalankan apa-apa yang digariskan oleh SC [Steering Committe]. KPU hanya menjalankan tugas berdasarkan Undang-Undang yang telah dibentuk oleh Pemerintah dan DPR. Perubahan cara memilih dari yang sudah mendarah daging dengan mencoblos menjadi mencontreng juga amanah UU. Mungkin DPR waktu itu tidak membayangkan bahwa ternyata model seperti itu membuat pemilu begitu repot dan banyak pemilih yang tidak terbiasa. Jadi ketika Pileg berlangsung ternyata banyak suara tidak sah KPU dan DPR sama-sama salah. KPU mungkin bersalah atas sosialisasi model contreng yang kurang dan DPR dan pemerintah juga patut disalahkan karena membuat model pemilihan baru langsung di tingkat nasional.

Masalah DPT juga tidak hanya kesalahan KPU. DPT itu kan diambil dari data kependudukan yang disediakan Departemen Dalam Negeri. Sedikit banyak kalau DPT bermasalah Pemerintah terutama Depdagri juga turut serta. Berbeda dengan permasalahan DPT di Pilpres. Kalau di Pilpres mungkin KPU yang lebih layak disalahkan karena kesempatan memperbaiki DPT pasca Pileg ternyata tidak digunakan secara maksimal. Masih banyak pemilih yang tidak masuk DPT. Apakah sekian bulan waktu untuk memperbaiki DPT itu masih kurang? Lantas kenapa parpol juga tidak diberi salinan DPT agar dapat mengkoreksi DPT yang bermasalah? Beruntung MK memutuskan penggunakan KTP juga dizinkan bagi warga yang tidak masuk DPT.

Banyaknya intervensi lembaga lain juga membuat Pemilu kali ini agak mengundang masalah. Tercatat MK dan MA turut mengintervensi KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. Di satu sisi intervensi itu ada yang menguntungkan seperti saat MK mengizinkan KTP digunakan warga yang tak tercatat di DPT untuk memilih presiden. Namun ada juga intervensi yang justru rawan mengundang sengketa. Intervensi ini adalah intervensi dari Mahkamah Agung yang mengakibatkan perolehan kursi DPR berubah bagi semua partai. Dengan perolehan suara berubah maka otomatis nama-nama caleg yang sudah terpilih kemarin pun menjadi belum final lagi. MA kemarin memutuskan mengabulkan permohonan (judicial review) Pasal 22 huruf C dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan KPU No 15/2009 tentang pedoman Teknis Penetapan dan Pengumpulan Hasil Pemilu oleh caleg demokrat. Dengan dikabulkannya judicial review tadi maka otomais suara partai Demokra dan sebagian partai lain bertambah dan aria lain berkurang.

Padahal beberapa waktu sebelumnya MK juga memutuskan untuk merevisi keputran KPU tersebut yang juga otomatis merubah pembagian kursi. Jadi ada dua kali perubahan perolehan kursi atas perintah dua lembaga berlainan. Kalau MK tentang perubahan teknis penghiungan tahap III sementara MA di tahap ke II. Kalau itu dilaksanakan perubahan jumlah kursi yang terjadi akan cukup signifikan. Bisa dilihat dari table berikut [berdasarkan hitungan Cetro]:

tabel

Seperti yang erliha pada hitung-hitungan Cetro tersebut Golkar, PDIP dan Demokrat mengalami pengingkatan jumlah yang signifikan, sementara Hanura akan sangat anjlok menjadi 6 kursi saja. Apabila hasil itu diterapkan maka terjadi ketidakseimbangan yang sangat tidak proporsional antara presentase suara nasional dengan presentase kursi parlemen. Partai Demokrat misalnya, yang mengumpulkan suara 20,8 persen suara akan memperoleh 32,14 persen kursi. PDI Perjuangan (PDIP) yang meraih 14,03 persen suara mendapat 19,82 persen kursi. Demikian juga dengan Partai Golkar dengan 14,45 persen suara tetapi mendapat 22,32 persen kursi. Sebuah komposisi yang tidak adil.

Dampak dari keputusan MA itu adalah timbulnya pertanyaan apa berhak MA juga mengadili sengketa pemilu seperti halnya MK tersebut? Kembalikan saja kepada UUD 1945 sebagai tertib hukum tertinggi Indonesia. Seperti yang tertulis di salah satu komentar nusanranews bahwa dalam Pasal 24A ayat 1 UUD 1945 Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Sedangkan pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang kutusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

MA memang berhak menguji peraturan perundangan-undangan seperti halnya peraturan KPU itu namun di pasal yang lain juga disebutkan bahwa khusus perselisihan hasil pemilu merupakan wewenang MK. Jadi MA sudah mengambil alih peran MK dan rawan menimbulkan permasalahan antar partai. Saran saya sekalipun MA meminta KPU menaati keputusan itu, jangan tergesa-gesa menuruti itu. Pertimbangan peluang hukum yang lain.

Terlepas dari permasalahan yang rawan sengketa iu, saya harap tidak aka nada kerusuhan baik di tingka eli maupun akar rumput. Pasca bom Marriot kemarin yang dibutuhkan adalah persatuan rakyat Indonesia, bukan justru malah saling berseteru. Jangan sampai Indonesia rusuh seperti di Iran seperti yang diindikasikan dalam pidato SBY. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan yang penuh berkah sekaligus ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

Iklan

2 responses to “Evaluasi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009

  1. nusantaraku Juli 25, 2009 pukul 9:19 pm

    Data okezone lebih lengkap yah.
    Kemarin saya olah dari data Antaranews.
    Terima kasih artikelnya Anda yang cukup lengkap membicarakan kronologinya, jadi saya perlu mengupdate tulisan saya.
    MA dalam hal ini saya anggap sebagai lembaga yang ingin menunjukkan taring. Kayaknya seperti lembaga kepolisian/jaksa yang berusaha untuk tampil eksis dalam masalah korupsi agar KPK lebih cepat ditiadakan, meskipun MK bukanlah lembaga negara ad hoc seperti KPK.

  2. romailprincipe Juli 26, 2009 pukul 8:20 am

    pak Yasir, menurut saya apapun yang dilakukan MK atau MA, tetap SBY-Boediono tak akan bisa ditunda untuk dilantik menjadi Presiden dan Cawapres…
    Coba deh kalo ada ide, kita tulis mengenai 10 cara menghindari Pemilu yang lebih buruk daripada 2009, atau 8 tips melaksanakan pemilu yang adil, atau 7 cara mendesain pemilu demokratis 2014..

    karena letak permasalahan secara kasat mata saya lihat dari pelaksanaan pemilunya, jadi 2014 harus diseriuskan, kalau perlu ketua KPU adalah orang anti pemerintah, dan juga anti oposisi (loh..kok gitu..? 🙂 )

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: