Yasir Alkaf

Movie – Football – Book – Daily Life

Meluruskan Persepsi tentang Fatwa MUI

Ini sedikit tulisan saia tentang fatwa MUI yang konon katanya “mengharamkan golput”. Yang berkembang di masyarakat memang seolah-olah MUI berfatwa demikian. Namun sayangnya banyak orang yang berpendapat tanpa merujuk langsung ke fatwa yang bersangkutan. Opini yang berkembang menjadi sangat absurd dan malah melebar ke mana-mana. Tak jarang banyak opini yang menjurus melecehkan MUI dengan katanya “berselingkuh” dengan pemerintah atau golongan tertentu lewat fatwa itu. Sejenak saia mengajak kalian berpikir obyektif. Mari kita baca dulu fatwa MUI itu sebelum beropini. Jangan-jangan kita selama ini hanya terbawa arus yang sudah melenceng dari pokok permasalahan.

Seperti ini bunyi fatwa MUI

  1. Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
  2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.
  3. Imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemashlahatan dalam masyarakat.
  4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.
  5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 1 (satu) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.

Lihat sendiri kan? Tidak ada point yang secara explicit menyatakan Golput Haram. Fatwa yang dikeluarkan itu lebih kepada MEWAJIBKAN umat islam untuk memilih saat pemilu nanti. Itupun yg wajib adalah memilih pemimpin dengan kriteria-kriteria tertentu sesuai fatwa tersbut. Ketika tidakada pemimpin yang memenuhi kriteria tersebut tentu hukum wajib itu tidak berlaku. That’s it. Sangat simple isi dari fatwa MUI itu.

Memang ada kata-kata haram di point 5 itu tapi coba perhatikan isi point 5 itu, Kita diharamkan memlilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat alias pemimpin yang tidak beriman, tidak bertakwa, tidak jujur, tidak terpercaya, tidak aktif & aspiratif, tidak kompeten dan tidak memperjuangkan kepentingan umat islam. Apakah ada yang salah dari pernyataan itu? Sebuah pertanyaan retoris saia kira. Tidak memilih ketika ada calon yang bagus juga saia setuju itu sebuah sikap yang salah. Sayang sekali kesempatan memperbaiki kondisi bangsa lewat calon yang kompeten itu terbuang sia-sia

MUI kalau saia boleh menilai justru malah bertindak bijak dengan fatwa wajib memilih ini. Dimensi syarat pemimpin yang diajukan MUI agar seseorang wajib dipilih sangat luas dan subyektif. Oleh karena itu mau pilih atau tidak kembali ke tangan masyarakat. Mungkin timbul pertanyaan apa bedanya WAJIB UNTUK MEMILIH dengan HARAM GOLPUT? Kalau saia menilai sangat berbeda. Oke sekarang kita wajib memilih tapi kita sebagai orang islam tahu kan kalau paling tidak ada 2 jenis wajib yaitu WAJIB KIFAYAH dan WAJIB ‘AIN. Apabila anda merasa tidak ada calon yang bagus ya anda tidak usah memilih. Anggap saja hukum WAJIB MEMILIH itu sebagai WAJIB KIFAYAH yang mana jika satu orang sudah melakukan maka kewajiban itu sudah gugur. Beres kan? Lain halnya kalau HARAM GOLPUT, mau nggak mau kita harus memilih kan?

Biasakan jangan mudah terbawa opini yang berkembang. Pelajari akar permasalahannya agar kita paham, termasuk dalam memahami masalah fatwa MUI ini. Itu saran dari saia.

3 responses to “Meluruskan Persepsi tentang Fatwa MUI

  1. gurindang Februari 2, 2009 pukul 10:55 am

    aq milih siapa yak…?
    bingung..
    ga milih ah…

  2. bay-kun Februari 2, 2009 pukul 2:07 pm

    sebenarnya mui tidak perlu capekcapek mengeluarkan fatwa ini..
    jika para wakil rakyat serta pejabat2 negara tidak terus menerus membohongi rakyat jelata spt saya..dengan maraknya kasus suap ataupun korupsi,skandal seks yang masuk gedung dewan..
    huf,entahlah kasus apalagi yang hinggap dikalangan pejabat kelak..
    mau milih pemimpin yg berkualitas untuk merubah indonesia agar lebih baikpun sulit,karena calon pemimpin skg lebih memilih jalan pintas,yakni popularitas bukan kualitas..

  3. Yasir Alkaf Februari 3, 2009 pukul 10:51 am

    Demokrasi Indonesia yg merupakan Demokrasi Prasmanan dimana rakyat bebas memilih wakilnya sndiri memang menimbulkan resiko terpilihnya wakil yg populis. Dulu bnyk yg menghendaki sistem pemilihan langsung dan inilah resikonya, wakil yg terpilih adalah wakil yg populer.

    Saia sbnrnya juga spkt dg bang Bay-kun kalo sbnrnya MUI tdk perlu mengeluarkan fatwa krn cenderung sprti fatwa politis, tapi mau bagaimana lagi. Segala cara memang harus diakukan utk menekan angka golput, termasuk mungkin dg fatwa ituh…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: